Andang mengaku beruntung punya istri yang masih mendukungnya untuk berubah sehingga tidak mau ia sia-siakan. Istrinya masih rutin menjenguknya setiap hari ke kos-kosan. Sementara anak-anaknya yang masih duduk di bangku SMA dan SD sekali seminggu datang menengok.
Polri Sita Hotel Aruss Semarang Rp200 M, Dibangun Pakai Uang Judol
- Meski sangat berat, ia mengaku bisa melewati kondisi ini.
- ”Karena kita sebagai pengemban elemen penegakan hukum.
- Aransha menambahkan, di banyak negara, gangguan mental akibat judi daring juga menjadi isu kesehatan mental tersendiri.
- Maksudnya kita memberikan literasi, pendidikan kepada masyarakat, terkait dengan bahayanya judi online,” kata Riski.
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kami mengatakan kepada Yulisar, ingin melihat langsung berkasnya, Namun, Yulisar menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa karena dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aransha menambahkan, di banyak negara, gangguan mental akibat judi daring juga menjadi isu kesehatan mental tersendiri. Biasanya pasien demikian menjalani program rehabilitasi, termasuk didorong untuk bergabung dengan grup penyokong (support group) yang terdiri dari sesama pecandu judi daring.
Berantas Judi Online: Blokir Saja Tidak Cukup
- Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim.
- Yang juga termasuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.
- Pemblokiran situs judi oleh pemerintah belum efektif.
- Perkembangan teknologi membuka akses yang begitu mudah terhadap berbagai informasi, termasuk judi online.
Layanan ini umumnya disediakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan psikolog. Perkembangan teknologi membuka akses yang begitu mudah terhadap berbagai informasi, termasuk judi online. Kemudahan akses ini, di sisi lain justru menimbulkan kekhawatiran akan maraknya judi online yang bisa berakibat fatal bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online pada 2023 lalu tembus Rp 327 triliun. tompel69 Untuk itu, pemerintah membentuk satgas pemberantasan judi online untuk memutus peredarannya di Indonesia dari hulu ke hilir.
Para pejudi pada akhirnya sadar bahwa berjudi menjadi bentuk kecanduan yang sulit mereka atasi. Di ruang cakap-cakap virtual, seperti Whatsapp (WA), mereka membentuk semacam ”support group”, salah satunya grup WA bertajuk ”Hijrah Community”. Uang deposit minimal untuk judi yang bertarif murah meraup pasar pejudi kalangan bawah yang berujung menghancurkan hidup mereka. Mereka sulit lepas dari jeratan candu judi daring.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Ariandi, menyatakan 10 orang tersebut menyalahgunakan kewenangan mereka dalam mengawasi laman judi online. Mereka, menurut Ade Ary, sebenarnya berwenang untuk memblokir laman judi online yang beroperasi di Indonesia. Dari perkenalan anggota baru, pesan gambar, pesan video, pesan suara, stiker bergerak, hingga yang lebih serius, curhat tentang dampak judi daring.
Tommy disebut dalam berkas putusan sebagai bos dan pemilik situs judi Andang (40), bukan nama sebenarnya, pria asal Jawa Timur, menjadi salah satu admin di grup WA tersebut. Selain berusaha melunasi sisa utang Rp 180 juta akibat bermain judi daring, Andang kini harus berjuang demi bisa pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya. Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim.